Release

Luwu Timur -- Menjelang pergantian Tahun Baru 2026, Dewan Pimpinan Nasional Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI) menggelar doa bersama yang berlangsung khidmat di kediaman Presiden DPN FAMI, berlokasi di Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini berlangsung sederhana namun penuh kekeluargaan, dihadiri pengurus nasional serta sejumlah tokoh hukum dan kebangsaan yang selama ini memberikan dukungan moral bagi penguatan peran advokat muda di Indonesia. Dalam pantauan awak media, suasana kegiatan berjalan hangat dan penuh rasa persaudaraan. Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Prof. Dr. Manahan M.P. Sitompul, Laksamana TNI (Purn.) Siwi Sukma Adji, Prof. Dr. Nadirsyah Hosen, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Prof. Dr. Bagir Manan, dan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief. Selain itu, dari jajaran pimpinan nasional FAMI turut hadir Sulikipani Thamrin, Rina Masita Yunita, Binsar P. Hutabarat, Anita Maharani, serta pimpinan nasional lainnya yaitu Muhammad F...

  SORONG SELATAN – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dikritik tajam karena nekat melantik anggota DPRK Sorong Selatan meski status kelembagaan tersebut masih berada dalam sengketa hukum. Kuasa hukum pihak penggugat, Advokat Sulaeman, menegaskan bahwa pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Papua tidak dapat dilakukan apabila terdapat sengketa atau perselisihan hasil pemilihan yang belum diselesaikan secara hukum. Hal ini bertujuan untuk menjaga legitimasi dan keabsahan anggota DPRK yang dilantik, sehingga proses pelantikan hanya dapat dilakukan setelah seluruh sengketa diputuskan oleh lembaga yang berwenang. Menurut Sulaeman, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008, serta merujuk pada Peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan terkait pemilu, sengketa hasil pemilihan DPRK harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku sebelum pelantikan...

Jakarta, 28 Desember 2025 – Sebuah tonggak penting bagi advokasi publik di Indonesia tercipta dengan resminya deklarasi organisasi Nasional Advokasi Rakyat Antikorupsi Pengawasan Institusi Demokrasi Aparatur Negara Akuntabel Indonesia (NARAPIDANA Indonesia). Acara deklarasi berlangsung di Gedung Centennial Tower, Jakarta Selatan, menghadirkan berbagai tokoh penting dari dunia hukum, pemerintahan, dan masyarakat sipil. Pembentukan organisasi ini menandai komitmen nyata untuk memperkuat pengawasan publik, demokrasi, dan akuntabilitas negara. Acara deklarasi dihadiri oleh sejumlah tokoh terkemuka, antara lain Adv. Sulkipani Thamrin, Vice Presiden Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI) beserta jajaran pengurus, Adv. Rina Masita Yunita, Ketua Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia (KPPHMRI), perwakilan DPP Satgas Pertambangan Nasional, serta beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya. Kehadiran tokoh-tokoh ini menunjukkan dukungan luas dari berbagai elemen masyarak...

Sorong Selatan -- Sengketa hukum terkait pengangkatan Anggota DPRK Sorong Selatan Jalur Otonomi Khusus (Otsus) kini menjadi sorotan nasional setelah kuasa hukum Marthentesia dkk secara terbuka mematahkan klaim Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang menyatakan tidak mengetahui adanya upaya hukum kasasi sebelum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) pengangkatan DPRK. Melalui Kuasa Hukumnya, Advokat Sulaeman, para penggugat menegaskan bahwa pernyataan tersebut keliru dan dinilai menyesatkan karena fakta hukum menunjukkan bahwa pemberitahuan kasasi telah disampaikan secara sah dan berlapis jauh sebelum SK terbit pada 3 Desember. Adv. Sulaeman memaparkan kronologi yang jelas. Putusan PTUN Manado dibacakan pada 11 November, dan pada 15 November pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang menyatakan bahwa para penggugat menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Pemberitahuan itu kemudian ditegaskan kembali melalui sistem website Aduan resmi Pe...

Pegaf – Dugaan pemotongan dana desa senilai Rp 15 juta per kampung di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, kini menjadi sorotan nasional. Dengan 166 kampung terdampak, total dana yang diduga disalahgunakan mencapai Rp 2,49 miliar. Kasus ini memicu protes dari kepala-kepala kampung, pemalangan, dan keributan di beberapa desa, sehingga masyarakat menuntut tindakan tegas dari aparat hukum. Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI), melalui Presiden Adv. Ofi Sasmita, menyerukan agar aparat hukum segera menindak dugaan pemotongan dana desa yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri dan oknum aparat di Kabupaten Pegunungan Arfak. “Dana desa adalah hak rakyat. Tidak ada pihak yang berhak bermain-main dengan uang rakyat. Siapa pun yang terbukti melakukan pemotongan dan penyalahgunaan dana desa harus dihukum seberat-beratnya,” tegas Adv. Ofi Sasmita. “Kasus ini bukan sekadar masalah angka, tapi soal keadilan sosial dan moral bangsa. Jika dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan d...

  Jakarta — Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI) akan melaksanakan Pengambilan Sumpah dan Pengangkatan Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pembina FAMI Periode 2025–2029 pada Jumat, 19 Desember 2025 di Jakarta. Salah satu nama yang menjadi perhatian dalam agenda nasional tersebut adalah Bambang Hariyanto, S.E., M.M., yang ditetapkan sebagai anggota Dewan Pembina Federasi Advokat Muda Indonesia. Penunjukan ini sekaligus menjadikan Bambang Hariyanto sebagai perwakilan Bumi Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang dipercaya mengemban amanah pada tingkat nasional. Masuknya Bambang Hariyanto dalam jajaran Dewan Pembina FAMI dinilai sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan kontribusinya dalam penguatan kelembagaan serta pembinaan sumber daya manusia, termasuk kepeduliannya terhadap pembangunan hukum dan organisasi di daerah. Ketua Dewan Pertimbangan dan Pengawasan FAMI, Prof. Dr. (H.C.) Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., menyampaikan bahwa keterwakilan daerah dalam s...

  Jakarta — Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI) memastikan akan melaksanakan Pengambilan Sumpah dan Pengangkatan Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pembina FAMI Periode 2025–2029 pada Jumat, 19 Desember 2025. Kegiatan tersebut akan digelar mulai pukul 09.00 WITA di Kantor Dewan Pimpinan Nasional Federasi Advokat Muda Indonesia, Centennial Tower Lantai 15, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pengambilan sumpah dan pengangkatan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan resmi Dewan Pimpinan Nasional FAMI dalam rangka memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan peran strategis organisasi advokat muda di tingkat nasional. Ketua Umum DPN FAMI, Adv. Ofi Sasmita, S.Si., S.H., M.H., C.PSP, menegaskan bahwa agenda ini menjadi langkah penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme advokat muda Indonesia. “Pengambilan sumpah dan pengangkatan ini adalah momentum konsolidasi organisasi untuk memastikan FAMI tetap berada pada koridor etika, profesionalisme, dan kepentin...

  Jakarta — Anggota Dewan Kehormatan Pimpinan Nasional Federasi Advokat Muda Indonesia (DPN FAMI), Adv. Andri Bahori, menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap agenda Pengambilan Sumpah Advokat Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI) di wilayah hukum Sulawesi Selatan. Menurutnya, agenda tersebut merupakan tahapan fundamental dalam pembentukan advokat yang berintegritas, profesional, serta menjunjung tinggi marwah organisasi dan kode etik profesi. Adv. Andri Bahori menyampaikan bahwa pengambilan sumpah advokat bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum sakral yang menentukan kualitas advokat ke depan. Oleh karena itu, seluruh proses harus berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FAMI. “Pengambilan sumpah advokat adalah pintu awal pengabdian kepada hukum dan keadilan. FAMI wajib memastikan agenda ini dilaksanakan secara profesional dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya...

Jakarta — Pimpinan Nasional Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI) memberikan apresiasi sekaligus dukungan penuh kepada Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia (INDIKATOR) yang tengah melaksanakan penelitian nasional bertajuk Sosial-Kemasyarakatan, Pelayanan Publik, dan Kinerja Demokrasi di Indonesia Tahun 2025. Penelitian bersifat akademis ini dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia yang kini berjumlah 38 provinsi. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengukur efektivitas pelayanan publik serta kinerja pemerintahan berdasarkan penilaian dan persepsi masyarakat Indonesia. Hasilnya diharapkan menjadi rujukan objektif bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengevaluasi kebijakan publik serta memperkuat kualitas demokrasi nasional. Pimpinan Nasional FAMI, Adv. Sulkipani Thamrin, menilai kegiatan riset yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia merupakan langkah yang sangat strategis, independen, dan bernilai ilmiah tinggi bagi pembangunan demokrasi dan tata kelola pemerintah...

  SORONG — Sejumlah tokoh adat dan pemuda Papua Barat Daya menyampaikan pernyataan resmi dukungan terhadap program penguatan kelembagaan adat yang tengah digalakkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Kepala Suku Biak Papua Barat Daya, Hengky Korwa, bersama Komandan Polisi Adat Biak, Heri Koranu, dan Ketua Pemuda Provinsi Papua Barat Daya. Dalam pernyataannya, mereka menegaskan komitmen masyarakat adat Biak untuk bersinergi dengan pemerintah dalam upaya pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat peran lembaga adat di Tanah Papua. “Kami sebagai masyarakat Biak mendukung penuh program penguatan kelembagaan adat dalam rangka menyukseskan visi dan misi Presiden Prabowo di Tanah Tapuan. Atas nama masyarakat adat, kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden. Kami berharap ke depan terjalin kerja sama yang semakin baik antara pemerintah dan seluruh masyarakat adat di Papua Barat Daya,”  ujar Kepala Suku Biak, Hengky Kor...

SORONG — Sejumlah tokoh adat dan pemuda Papua Barat Daya menyampaikan pernyataan resmi dukungan terhadap program penguatan kelembagaan adat yang tengah digalakkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Kepala Suku Biak Papua Barat Daya, Hengky Korwa, bersama Komandan Polisi Adat Biak, Heri Koranu, dan Ketua Pemuda Provinsi Papua Barat Daya. Dalam pernyataannya, mereka menegaskan komitmen masyarakat adat Biak untuk bersinergi dengan pemerintah dalam upaya pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat peran lembaga adat di Tanah Papua. “Kami sebagai masyarakat Biak mendukung penuh program penguatan kelembagaan adat dalam rangka menyukseskan visi dan misi Presiden Prabowo di Tanah Tapuan. Atas nama masyarakat adat, kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden. Kami berharap ke depan terjalin kerja sama yang semakin baik antara pemerintah dan seluruh masyarakat adat di Papua Barat Daya,” ujar Kepala Suku Biak, Hengky Korwa. K...

  Berita Nasional:Sosialisasi dan pelatihan Rajut Tenun Asli Papua kembali digelar di Papua Barat Daya sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, khususnya Mama-Mama Papua. Kegiatan ini dipimpin oleh Yosina Rita Pulanda, Ketua UMKM Rajut Tenun Asli Papua, yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan nyata berupa alat-alat tenun dan material pendukung. Menurut Yosina, bantuan tersebut telah membuka ruang pelatihan yang lebih luas bagi Mama-Mama Papua untuk mengembangkan keterampilan tenun tradisional—keterampilan yang menjadi identitas budaya sekaligus peluang ekonomi. Ia menegaskan bahwa dukungan ini merupakan bukti komitmen Presiden Prabowo dalam mewujudkan Asta Cita, khususnya program pemberdayaan masyarakat di wilayah Timur Indonesia. Dalam kegiatan ini, Mama-Mama Papua secara resmi menerima program MBG (Modal Bagi Gerak) dan PKG (Produktivitas Keluarga Gerak) yang digulirkan pemerintah di Papua ...