Release

  Jakarta – Setelah pengesahan KUHAP terbaru yang memperkuat peran dan perlindungan advokat, Presiden Dewan Pimpinan Nasional Federasi Advokat Muda Indonesia (DPN FAMI), Ofi Sasmita, menegaskan pentingnya advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang kurang mampu dan rentan terhadap ketidakadilan hukum. Ofi Sasmita menekankan, “Advokat bukan hanya pembela di persidangan, tetapi juga garda terdepan dalam memastikan hak-hak hukum masyarakat terpenuhi. Penguatan KUHAP harus diikuti dengan implementasi nyata agar advokat dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan profesional.” FAMI merupakan organisasi advokat secara nasional, dengan anggota tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Karena itu, menurut Ofi Sasmita, FAMI memiliki tanggung jawab strategis untuk mengawal pemberian bantuan hukum bagi masyarakat di seluruh wilayah, memastikan akses keadilan merata dan profesional. “Sebagai organisasi advokat nasional, FAMI berkomitmen untuk m...

  Jakarta --Ofi Sasmita adalah sosok perempuan tangguh yang kini menjabat sebagai Presiden Pimpinan Nasional Federasi Advokat Muda Indonesia (DPN FAMI). Lahir dan besar di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Ofi merupakan keturunan suku Jawa yang menggabungkan kearifan lokal dan semangat modern dalam setiap langkahnya. Lingkungan keluarga dan budaya multietnis di Sulawesi Selatan membentuk karakter Ofi yang adaptif, penuh empati, dan berwawasan luas. Perjalanan akademiknya mencerminkan ambisi dan dedikasinya yang tinggi. Ofi menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Jayabaya, tempat ia mulai menanamkan fondasi keilmuan hukum yang kuat, sekaligus membangun kepedulian sosial yang mendalam. Menyadari pentingnya perspektif internasional dalam praktik hukum, ia melanjutkan studi Pasca Sarjana di Universitas Western Sydney pada tahun 2022, memperkaya wawasan tentang hukum internasional, kebijakan publik, dan manajemen organisasi. Kepemimpinan Ofi di DPN FAMI menonjol karena ...

Audens DPN FAMI DAN KEMENKO H2IP RI Jakarta, 19 November 2025 – Dewan Pimpinan Nasional Federasi Advokat Muda Indonyesia (DPN FAMI) melakukan audiensi resmi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia pada Rabu (19/11/2025) di kantor kementerian. Pertemuan ini menjadi langkah strategis FAMI dalam mendorong perlindungan hak-hak narapidana di Indonesia. Audiensi dipimpin langsung oleh Presiden DPN FAMI, Ofi Sasmita , didampingi jajaran pengurus DPN FAMI, dan disambut oleh Otto Hasibuan , Wakil Menteri Kemenko Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan RI. Pertemuan berlangsung hangat dan tertutup, membahas berbagai isu terkait hak asasi manusia dan sistem pemasyarakatan. Dalam pembahasan, DPN FAMI menekankan pentingnya reformasi pembinaan bagi narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup maupun hukuman mati. Ofi Sasmita menyatakan, “Kami meminta agar seluruh narapidana tetap mendapatkan ruang pembinaan yang manusiawi. Hukuman seumur hid...

Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional Federasi Advokat Muda Indonesia (DPN FAMI) mengajukan surat audensi resmi kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI). Tujuan audensi ini adalah membahas kemungkinan perubahan kebijakan hukuman seumur hidup dan hukuman mati agar dapat diganti dengan hukuman sementara, yang memungkinkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Audensi akan diajukan langsung oleh Advokat Sulkipani Thamrin bersama Presiden DPN FAMI, Ofi Sasmita. Menurut keduanya, sistem pemidanaan yang manusiawi harus tetap menyeimbangkan keadilan bagi korban dan hak narapidana untuk mendapatkan kesempatan kedua. “Setiap manusia berhak untuk berubah. Hukuman seumur hidup atau hukuman mati seharusnya tidak menjadi jalan akhir tanpa kesempatan pembinaan. Kami mendorong pemerintah agar hukuman ini bisa turun menjadi hukuman sementara, yang memungkinkan rehab...

Palopo — Dunia bantuan hukum di Kota Palopo memasuki fase penting setelah Tikzan , Direktur Posbakum Pranaja Palopo, resmi mengemban mandat sebagai pemimpin lembaga yang ditetapkan menjadi representatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan . Penegasan ini menjadikan Posbakum Pranaja sebagai satu-satunya lembaga terakreditasi yang memiliki kewenangan penuh dalam penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut. Tikzan Jadi Poros Baru Layanan Bantuan Hukum di Palopo Dengan status baru Posbakum Pranaja sebagai perpanjangan tangan Kanwil Kemenkumham di Palopo, Tikzan kini berada di posisi strategis sebagai figur sentral yang menentukan arah, kualitas, dan keberhasilan layanan bantuan hukum di daerah. Dalam pernyataannya, Tikzan menekankan bahwa amanah ini merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan secara profesional, berintegritas, dan berbasis rasa kemanusiaan. “Kami tidak sekadar menjalankan lembaga, tetapi menja...

Sorong Selatan, 12 November 2025 – Beredar pesan WhatsApp yang menyebutkan bahwa lima anggota DPRK Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) siap dilantik dalam dua minggu ke depan, serentak dengan DPRK kabupaten/kota lainnya di Provinsi Papua Barat Daya. Pesan ini dikirim oleh Ketua LMA Tehit kepada Sekda Kabupaten Sorong Selatan, yang menyatakan bahwa kelima anggota DPRK yang telah ditetapkan sebelumnya siap dilantik. Namun, kuasa hukum penggugat, Advokat Sulaeman, menegaskan bahwa pelantikan belum bisa dilakukan, karena pihaknya masih menempuh upaya hukum kasasi. “Sesuai Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, selama sengketa terkait penetapan anggota DPRK belum selesai, pelantikan tidak sah secara hukum. Setiap langkah pelantikan saat ini prematur dan berpotensi menimbulkan masalah hukum,” jelas Advokat Sulaeman. Lebih lanjut, Advokat Sulaeman menyatakan pihaknya akan segera mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Papua Barat Daya, Bupati Sorong Selatan, dan pihak-pihak terkai...

Manado — Sidang perkara gugatan terhadap Surat Keputusan (SK) Bupati Sorong Selatan Nomor 100/165/BSS/VII/2025 dengan register perkara Nomor 10/G/2025/PT.TUN.MDO telah mencapai putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan sejumlah pertimbangan hukum yang menegaskan bahwa ketentuan khusus dalam sengketa pemilihan anggota DPRK sebagaimana diatur dalam PP Nomor 106 Tahun 2021 hanya berlaku di Provinsi Papua, bukan di Papua Barat Daya. Majelis berpendapat bahwa putusan PT.TUN Manado dalam sengketa pemilihan anggota DPRK wajib ditindaklanjuti oleh Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dalam waktu tujuh hari setelah putusan dibacakan, namun perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak dapat merujuk pada Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 75 UU Nomor 30 Tahun 2014 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, karena perkara tersebut bersifat lex...

Jeneponto, 11 November 2025 – Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-12, lembaga hukum dan kenotariatan nasional REI Associates meluncurkan program istimewa biaya flat Rp2.000.000 untuk seluruh jenis akta pendirian badan usaha dan lembaga hukum, yang berlaku mulai 11 November hingga 18 November 2025. Program ini mencakup pembuatan akta untuk berbagai bentuk badan hukum, antara lain: Perseroan Terbatas (PT) Commanditaire Vennootschap (CV) Yayasan Perkumpulan Firma Koperasi Langkah ini merupakan wujud komitmen REI Associates dalam memperluas akses terhadap layanan hukum yang terjangkau, transparan, dan berbasis digital , sekaligus mendukung program pemerintah dalam mendorong kemudahan berusaha ( Ease of Doing Business ) di Indonesia. “Kami ingin menjadikan momentum ulang tahun ke-12 ini sebagai simbol pengabdian kami terhadap masyarakat. Legalitas usaha tidak boleh menjadi hal yang mahal atau sulit diakses. Semua proses kini bisa dilakukan secara online dengan pendampingan ...

Palopo — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Selatan, Andi Basmar, melakukan kunjungan silaturahmi ke Rumah Jabatan Wali Kota Palopo. Dalam kunjungan tersebut, rombongan Kanwil disambut langsung oleh Ibu Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal, yang menerima dengan penuh kehangatan dan semangat kolaborasi. Dalam kesempatan itu, Kakanwil Andi Basmar memperkenalkan Direktur Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pranaja, sebagai lembaga bantuan hukum yang menjadi mitra strategis Kemenkum di Kota Palopo. Posbakum Pranaja merupakan satu-satunya lembaga bantuan hukum resmi dan terakreditasi di Kota Palopo, yang memiliki mandat untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, sesuai ketentuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Pangsit Direktur Posbakum Pranaja Palopo, Tikzan, yang turut mendampingi Kakanwil dalam memperkenalkan lembaga tersebut kepada Pemerintah Kota Palopo. Dalam sambutannya, Andi Basmar menegaskan...

  Jeneponto, 6 November 2025 – Dewan Pimpinan Nasional Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI) melalui Presiden Ofi Sasmita, menegaskan langkah tegasnya untuk melindungi hak-hak hukum warga terkait sengketa hibah di Kabupaten Jeneponto. FAMI secara resmi menugaskan Tim Hukum Profesional untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) di Pengadilan Negeri Jeneponto, terkait dugaan penguasaan dan penjualan aset hibah secara ilegal. Kasus ini bermula dari hibah sah yang diberikan oleh almarhumah Sigiati Binti Makkatea kepada Muhammad Hafidz, anak kandung Presiden FAMI. Hibah tersebut dibuktikan melalui Surat Keterangan Hibah tertanggal 17 April 2018, yang disampaikan secara lisan dan diperlihatkan kepada Kepala Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Belakangan, muncul indikasi bahwa saudara kandung pemberi hibah menguasai dan bahkan menjual objek hibah tersebut tanpa persetujuan penerima sah, merugikan hak Muhammad Hafidz sebagai penerima sah. ...

Sorong – Abdul Manaf Rumodar resmi terpilih sebagai Formatur Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sorong periode 2025–2026, melalui forum Peninjauan Kembali Konferensi Cabang (PK Konfercab) ke-XV yang diselenggarakan oleh HMI BADKO Papua Barat–Papua Barat Daya di Kota Sorong. Steering Committee (SC) Rajab Refideso menjelaskan bahwa agenda PK Konfercab ke-XV berjalan berdasarkan hasil rapat pengurus BADKO dan sesuai arahan Ketua Umum PB HMI. “Sejak awal, forum diikuti oleh delegasi dari tujuh komisariat se-Cabang Sorong,” ujar Rajab di Sorong, Selasa (4/11/2025). Sebelumnya, BADKO menugaskan lima pengurus untuk mengawal jalannya forum, yaitu Zahra Rabrusun sebagai Koordinator SC, serta Rajab Refideso, Edison Rumadedei, Ibrahim, dan Taufik sebagai anggota. Rajab mengakui bahwa forum sempat kurang steril setelah Zahra Rabrusun, yang awalnya menjabat Koordinator SC, mengundurkan diri sehari sebelum pemilihan untuk maju sebagai kandidat Ketua HMI Cabang Sorong. “Zahra Rabru...