Release

  Jeneponto — Insiden ketegangan antara massa aksi dan Ketua Karang Taruna Kabupaten Jeneponto, Suharmin Qilank, dalam demonstrasi penonaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) memicu kecaman keras di tingkat nasional. Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI) secara terbuka mendesak Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) melalui Ketua Umum G. Budisatrio Djiwandono untuk segera melakukan evaluasi dan mengambil tindakan tegas. Aksi unjuk rasa yang digelar ratusan pemuda dari Barisan Pejuang Jaminan Sosial (BPJS) di depan Kantor Bupati Jeneponto, Kamis, 5 Januari 2026, merupakan protes atas penonaktifan KIS milik puluhan ribu warga miskin. Massa menilai kebijakan pendataan berbasis DESIL tidak tepat sasaran dan berdampak langsung pada hilangnya akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan. Situasi sempat memanas dan nyaris berujung bentrokan fisik. Pengunjuk rasa menilai kehadiran Ketua Karang Taruna di tengah massa bukan sebagai penengah konflik, melainkan memperkeruh eskalasi. “Karang ...

Jeneponto — Dugaan keterlibatan Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, dalam kasus dugaan korupsi Pasar Lassang-Lassang kembali menjadi sorotan publik. Fakta persidangan, termasuk putusan terdakwa Haruna Talli, disebut secara gamblang menyinggung keterlibatan kepala daerah tersebut, memunculkan desakan agar aparat penegak hukum bertindak tegas, transparan, dan profesional. Menindaklanjuti hal ini, Indonesian Anti Corruption Advocacy (IACA) memastikan akan bertandang langsung ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) pada pekan depan. IACA akan didampingi Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Selatan dan Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk menekan proses hukum berjalan transparan, cepat, dan tanpa intervensi. Muhammad Iqbal, Direktur IACA, menegaskan: “Fakta persidangan sudah gamblang. Putusan terdakwa Haruna Talli menyebut keterlibatan Bupati Jeneponto. Kami akan pastikan penyidik menindaklanjuti tanpa pandang jabatan. Kasus ini harus tuntas sampai selesai agar asas...

Kalimantan Timur — Menghadapi tantangan serius terkait keterbatasan akses keadilan di wilayah Kalimantan, khususnya bagi masyarakat kecil dan kaum buruh, Organisasi Bantuan Hukum POSBAKUM PRANAJA resmi melebarkan sayap organisasinya ke Provinsi Kalimantan Timur. Langkah ini menjadi terobosan penting dalam upaya memperluas layanan bantuan hukum yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, seiring meningkatnya dinamika hukum akibat pesatnya pembangunan, industrialisasi, serta persoalan ketenagakerjaan dan agraria di wilayah tersebut. Ketua Umum DPP POSBAKUM PRANAJA menegaskan bahwa kehadiran organisasi di Kalimantan Timur merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan masyarakat tidak kehilangan hak atas keadilan. “Kami hadir untuk memastikan masyarakat, khususnya kaum buruh dan kelompok rentan, mendapatkan pendampingan hukum yang layak. Kalimantan Timur memiliki tantangan hukum yang kompleks dan tidak boleh dibiarkan tanpa pengawalan,” tegasnya. Sementara it...

  Jakarta — Lembaga Sertifikasi Profesi Ahli Konsultasi Hukum Pertambangan dan Pengadaan Republik Indonesia (LSP A AKHPDP RI) kembali menggelar kegiatan pendidikan dan pelatihan sertifikasi profesi secara serentak di lima provinsi di Indonesia, yakni Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Papua, dan Bali. Kegiatan berskala nasional ini diikuti oleh 135 peserta dari berbagai latar belakang profesi strategis di bidang pertambangan, keselamatan kerja, dan pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan sertifikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan spesialisasi di masing-masing wilayah. Provinsi Jawa Barat dan Papua melaksanakan Sertifikasi Pengawas Operasional Utama (POU), Provinsi Yogyakarta menyelenggarakan Sertifikasi Ahli K3 Muda Pertambangan, Provinsi Bali menggelar Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP), sementara Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Sertifikasi Surat Izin Operator (SIO). Direktur LSP AKHPDP RI, Advokat Sulikipani Thamrin, meny...

Sulawesi Selatan, 24 Januari 2026 — Presiden Direktur Firm REI ASSOCIATES, Advokat Ronal Effendi, menyatakan komitmen penuh perusahaannya untuk mendukung Presedium Gerakan Provinsi Luwu Raya. Dukungan ini diberikan sebagai wujud kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang tergabung dalam gerakan tersebut. Advokat Ronal Effendi menegaskan, dukungan yang diberikan Firm REI ASSOCIATES tidak hanya bersifat simbolis, tetapi konkret dan strategis. “Kami siap memberikan advis hukum, pendampingan hukum bagi teman-teman yang menghadapi tekanan dari aparat penegak hukum (APH), serta penyusunan naskah akademik yang menjadi dasar penguatan gerakan. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan setiap langkah gerakan berlangsung secara aman, profesional, dan berdampak positif,” ujarnya kepada Awak Media Menurut Ronal, Luwu Raya memiliki potensi besar, baik dari segi sumber daya alam, ekonomi lokal, maupun kreativitas ma...

Jakarta --- Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI) diliputi duka mendalam. Tokoh masyarakat Argomulyo, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, almarhum Mariyatno, dikabarkan meninggal dunia pada Selasa, 20 Januari 2026. Kabar duka ini dengan cepat menyebar dan mengundang belasungkawa dari berbagai kalangan. Dewan Pimpinan Nasional (DPN) FAMI melalui Wakil Presiden DPN FAMI, Adv. Sulikipani Thamrin, menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam atas berpulangnya sosok yang dikenal luas sebagai figur sepuh, panutan, dan sangat dihormati, baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga besar FAMI. “Almarhum Mariyatno adalah sosok yang sangat dituakan, penuh kebijaksanaan, dan memiliki peran moral yang besar, khususnya bagi Dewan Pendiri Federasi Advokat Muda Indonesia, Adv. Ronal Effendi. Kepergian beliau merupakan kehilangan besar bagi kami semua,” tegas Adv. Sulikipani Thamrin. Almarhum Mariyatno dikenal luas sebagai tokoh masyarakat yang memiliki dedikasi tinggi terha...